5 Pejabat Fisip yang dilantik oleh Rektor Undana

Sharing is Caring

Pejabat baru yang dilantik oleh Rektor Undana adalah Dr. Hendrik Toda, S. Sos., M. Si (Kaprodi Ilmu Administrasi Negara), Made Ngurah Demi Andayana, SH., M. Si (Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara), Dr. Petrus Ana Andung, S. Sos., M. Si (Kaprodi Ilmu Komunikasi), Drs. Yohanis Samuel Sarong, M. Si ( Kaprodi Administrasi Bisnis), Ricky Ekaputra Foeh, S. Pd., MM (Sekretaris Prodi Administrasi Bisnis), Susana Cecilia L. Pellu, S. Sos., M. Si (Kaprodi Sosiologi), dan Aelsthri Ndandara, S. Si, Teol. M. Si (Sekretaris Prodi Sosiologi).

Hadir, Wakil Rektor (Warek) Bidang Akademik Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M. Sc, Warek Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Ir. Jalaludin, M. Si, Warek Bidang Kemahasiswaan Dr. Siprianus Suban Garak, M. Sc, Warek Bidang Kerjasama dan Alumni Ir. I Wayan Mudita, M. Si., Ph. D, Kepala BAAKPSI Drs. Jimmy Benu, M.Si, sejumlah dekan dan pejabat di lingkungan Undana.

Rektor Prof. Fred dalam sambutannya meminta para pejabat di Undana agar memperhatikan kontrak kinerja yang sudah dilakukan secara berjenjang, mulai Mendikbud Dikti, Rektor, Warek, Dekan, Wadek hingga ke pejabat struktural dan fungsional di setiap unit.

Bagi pejabat yang tak lagi menjabat, Rektor sampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan pelayanan yang sudah dilakukan selama ini. “Terima kasih banyak atas pengabdian yang sudah dilakukan terhadap pencapaian kinerja. Selain ucapan terima kasih, penghargaan juga sudah diberikan sesuai kapasitas fiskal kita,” ujarnya.

Rektor mengungkapkan, kinerja beberapa pejabat yang dievaluasi beberapa hari lalu tidak sesuai dengan apa yang dievaluasi. Hal tersebut dikarenakan terdapat persepsi yang berbeda terhadap definisi kontrak kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Karena itu, ia meminta setiap pimpinan agar melakukan reverifikasi terhadap capaian kinerja. “Kita harus justify kembali lagi bahwa tandatangan pada kontrak kinerja itu ada konsekuensinya. Tidak sekadar ada excuse untuk tandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)” ujarnya.

Karena itu, pihaknya menegaskan agar pejabat di Undana mengurangi SPTJM, supaya semua remunerasi bisa diterima. Kendati demikian, sambung Rektor, pemotongan gaji akan berlaku jika beberapa pejabat tidak cukup memberikan bukti dokumen pencapaian kontrak kinerja.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *